PERATURANPEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR TAHUN 2014 TENTANG DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

Ilustrasi Apa yang Dimaksud Dengan Redistribusi Pendapatan. Foto Towfiqu Barbhuiya yang dimaksud dengan redistribusi pendapatan? Saat ini, masalah ketimpangan sosial menjadi perhatian dari berbagai kalangan, salah satunya pemerinta. Pemerintah memiliki upaya untuk mengatasi ketimpangan ketimpangan sosial diatasi dengan berbagai kebijakan, contohnya adalah dengan redistribusi pendapatan. Apa yang disebut redistribusi pendapatan? Apa saja tujuannya? Pembahasan mengenai redistribusi pendapatan akan dibahas dalam artikel berikut ini. Simak terus ya!Apa yang Dimaksud Dengan Redistribusi Pendapatan?Ilustrasi Apa yang Dimaksud Dengan Redistribusi Pendapatan. Foto Jordan Rowland membahas lebih jauh, apakah kamu tahu apa yang dimaksud dengan redistribusi pendapatan? Mengutip buku dengan judul Buku Siswa Ilmu Pengetahuan Sosial SMP?MTs Kelas 8 karya Nurhayati 2021 206, redistribusi pendapatan adalah pendistribusian kembali pendapatan masyarakat kelompok kaya kepada masyarakat kelompok miskin, baik berasal dari pajak maupun pungutan-pungutan pendapatan ini tercantum dalam APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pemerintah juga diwajibkan untuk melakukan distribusi pendapatan nasional. Fungsi atau tujuan utama dari redistribusi adalah memperluas dan memeratakan kesejahteraan masyarakat di pendapatan ini dilakukan dengan mengumpulkan dana dari masyarakat dan akan didistribusikan secara merata. Dengan cara seperti ini, setiap masyarakat dapat memperoleh standar hidup yang pendapatan berbentuk pajak. Sehingga pajak yang disumbangkan oleh masyarakat tidak akan sia-sia dan dapat menjadi investasi sosial dalam jangka yang panjang. Apa saja bentuk distribusi pendapatan? Bentuk redistribusi pendapatan terbagi menjadi dua, berikut Redistribusi Pendapatan VertikalBentuk redistribusi vertikal merujuk pada penyaluran sejumlah uang dari golongan yang mampu, ke golongan yang kurang mampu atau masyarakat miskin. Contoh redistribusi pendapatan berikut Social Responsibility CSRKredit atau pinjaman lunak2. Redistribusi Pendapatan HorizontalRedistribusi pendapatan horizontal sangat berbeda dengan bentuk vertikal. Bentuk horizontal merujuk pada penyaluran uang antar kelompok atau pribadi. Berbeda dengan bentuk vertikal, padan bentuk horizontal, distribusi pendapatan dalam ruang lingkup yang redistribusi pendapatan horizontal adalah suatu komunitas peduli pendidikan yang mendapatkan dana dari masyarakat. Dana yang terkumpul akan disumbangkan kepada anak-anak yang putus sekolah untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih itulah pengertian dan tujuan redistribusi pendapatan. Adanya redistribusi pendapatan dapat membantu masyarakat dari golongan tidak mampu untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak. FAR menjalankanagenda pemerintah pusat sehingga memerlukan sinergi yang simultan dengan pemda. Selain itu, perubahan agenda prioritas karena keadaan tertentu; berkurangnya sumber utama pendapatan daerah sebab—misalnya—efek domino perdagangan internasional; menjalankan saran dan rekomendasi lembaga audit internal ataupun Berbagai usaha dalam pembangunan dari sejak zaman kemerdekaan sampai pada saat ini telah menunjukkan hasil-hasil pembangunan yang cukup signifikan. Hal ini terlihat dari besarnya pendapatan nasional yang dimiliki oleh Indonesia. Tetapi pendapatan nasional yang besar tersebut tidak diiringi dengan distribusi yang merata kepada seluruh rakyat Indonesia. Kesenjangan sosial dan ekonomi masih terlihat jelas antara penduduk yang kaya dengan penduduk yang masih dalam kemiskinan. 1. Pengertian Redistribusi Pendapatan Secara umum pengertian dari redistribusi pendapatan yaitu upaya untuk mendistribusikan kembali pendapatan dari kelompok masyarakat yang kaya kepada kelompok masyarakat yang miskin dengan cara pungutan-pungutan atau pajak. Upaya redistribusi pendapatan merupakan bentuk dari jaminan sosial yang menjadi kewajiban negara kepada masyarakatnya. Program jaminan sosial seperti ini haruslah mempunyai manfaat yang menguntungkan sebagai sebuah investasi sosial untuk jangka panjang kehidupan masyarakat yang dilandasi oleh solidaritas sosial dan redistribusi pendapatan. Bentuk redistribusi pendapatan bisa dibagi dua yaitu sebagai berikut. a. Redistribusi Horizontal Penyebutan redistribusi dilakukan oleh orang per orang yang mempunyai tingkat sosial yang sama. Dari distribusi ini bisa juga dilakukan dari satu kelompok masyarakat kepada kelompok masyarakat yang lain yang mempunyai taraf kehidupan yang sama. Contohnya misalnya orang tua yang memberikan jaminan sosial kepada anaknya, orang sakit yang membayar jaminan sosial ketika dia sehat, dan seorang pensiunan mendapatkan jaminan sosial dari dana pensiun yang dia bayarkan setiap bulan ketika masih bekerja. b. Redistribusi Vertikal Redistribusi ini merupakan bentuk transfer materi atau uang yang berasal dari orang yang kaya kepada orang yang lebih miskin. Hal ini terlihat jika warga yang mempunyai ekonomi lebih tinggi bisa membantu warga yang mempunyai ekonomi lebih rendah misalnya pemberian modal usaha dari orang kaya kepada orang miskin sehingga diharapkan bisa mengurangi kesenjangan sosial. 2. Program Redistribusi untuk Pemerataan Distribusi Pendapatan di Indonesia Untuk mewujudkan redistribusi pendapatan sebagai upaya dalam memeratakan pembangunan, pemerintah melaksanakan berbagai strategi dalam bentuk program-program sebagai berikut. a. Program Pemberian Jaminan Akses Kebutuhan Dasar bagi Rakyat Bawah Kebutuhan mendasar yang harus dipenuhi oleh pemerintah kepada kalangan menengah ke bawah adalah sandang, pangan, dan papan sekaligus juga memberikan pelayanan kesehatan dan pendidikan yang memadai. Untuk memenuhi kebutuhan dasar itu, pemerintah memberikan beberapa bantuan, antara lain Program Keluarga Harapan PKH, Bantuan Pangan, LPG, listrik dan sebagainya. Dalam bidang pendidikan pemerintah juga memberikan program Bantuan Operasional Sekolah atau BOS yang bisa memberikan jaminan terselenggaranya pendidikan yang murah yang bisa dijangkau oleh masyarakat tingkat bawah. Dalam bidang kesehatan pemerintah juga meluncurkan BPJS Kesehatan, JKN, dan Kartu Indonesia Sehat KIS. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan merupakan lembaga atau badan pengelola yang menjalankan jaminan sosial di bidang kesehatan. Jaminan Kesehatan Nasional JKN merupakan program jaminan kesehatan yang diberikan oleh BPJS Kesehatan. Kartu Indonesia Sehat KIS merupakan pengembangan kartu keanggotaan BPJS Kesehatan yang disertai dengan beberapa perubahan seperti tambahan cakupan layanan dan perluasan wilayah penggunaan, serta beberapa perubahan lainnya. b. Program Kredit Lunak dan Penjaminan Kredit Berbasis Komunitas Pinjaman atau kredit lunak adalah fasilitas pinjaman dengan syarat-syarat pelunasan ringan, tingkat suku bunga rendah, dan berjangka waktu panjang. Pada tanggal 5 November 2007 telah diresmikan program Kredit Usaha Rakyat KUR. KUR adalah skema kredit/pembiayaan modal kerja dan atau investasi yang khusus diperuntukkan bagi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi UMKMK di bidang usaha produktif dan layak feasible, namun mempunyai keterbatasan dalam pemenuhan persyaratan yang ditetapkan perbankan. Tujuan program KUR adalah mengakselerasi percepatan pengembangan kegiatan perekonomian di sektor riil dalam rangka penanggulangan dan pengentasan kemiskinan serta perluasan kesempatan kerja. Secara lebih rinci, tujuan program KUR adalah sebagai berikut 1 Mempercepat pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, danKoperasi UMKMK. 2 Meningkatkan akses pembiayaan dan mengembangkan UMKM dan Koperasi kepada Lembaga Keuangan. 3 Sebagai upaya penanggulangan/pengentasan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja. Usaha yang bisa mendapatkan KUR adalah 1 Usaha produktif adalah usaha untuk menghasilkan barang atau jasa untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan pendapatan bagi pelaku usaha. 2 Usaha layak adalah usaha calon debitur yang menguntungkan/memberikan laba sehingga mampu membayar bunga/marjin dan mengembalikan seluruh hutang/kewajiban pokok kredit/pembiayaan dalam jangka waktu yang disepakati antara Bank Pelaksana dengan Debitur KUR. 3 Belum Bankable adalah UMKMK yang belum dapat memenuhi persyaratan perkreditan/pembiayaan dari Bank, seperti dalam penyediaan agunan. Yang dimaksud dengan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi adalah sebagai berikut. 1 Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria memiliki kekayaan bersih paling banyak tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak 2 Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar. Kriterianya adalah memiliki kekayaan bersih lebih dari tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 3 Usaha Menengah adalah Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Besar. Kriterianya adalah memiliki kekayaan bersih lebih dari tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 4 Koperasi adalah Badan Usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. c. Pengembangan Usaha atau Industri Kecil Usaha Kecil dan Menengah UKM adalah salah satu bagian penting dari perekonomian suatu negara maupun daerah. Begitu juga dengan negara Indonesia, UKM memiliki peranan penting dalam lajunya perekonomian masyarakat. UKM juga sangat membantu pemerintah dalam hal penciptaan lapangan kerja baru. Usaha kecil perlu dikembangkan dengan alasan sebagai berikut. 1 Usaha kecil menyerap banyak tenaga kerja. Berkembangnya usaha kecil menengah akan menimbulkan dampak positif terhadap peningkatan jumlah tenaga kerja serta pengurangan jumlah kemiskinan. 2 Pemerataan dalam distribusi pembangunan. Lokasi UKM banyak di pedesaan dan menggunakan sumber daya alam lokal. Dengan berkembangnya UKM, terjadi pemerataan dalam distribusi pendapatan dan juga pemerataan pembangunan sehingga akan mengurangi diskriminasi spasial antara kota dan desa. 3 Pemerataan dalam distribusi pendapatan. UKM sangat kompetitif dengan pola pasar hampir sempurna; tidak ada monopoli dan mudah dimasuki. Pengembangan UKM yang melibatkan banyak tenaga kerja pada akhirnya akan mempertinggi daya beli. Hal ini terjadi karena pengangguran berkurang dan adanya pemerataan pendapatan yang pada gilirannya akan mengentaskan kemiskinan. Upaya pemerintah dalam melaksanakan pemberdayaan UMKM melalui penerapan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan PNPM Mandiri Perdesaan merupakan salah satu mekanisme program pemberdayaan masyarakat yang digunakan PNPM Mandiri dalam upaya mempercepat pemerataan pendapatan, penanggulangan kemiskinan, dan perluasan kesempatan kerja di wilayah perdesaan. Program ini dilakukan untuk lebih mendorong upaya peningkatan kualitas hidup, kesejahteraan, dan kemandirian masyarakat di pedesaan. d. Pemerintah Bekerja Sama dengan Swasta Lokal dan Asing untuk Menjalankan Program Corporate Social Responsibility CSR Corporate Social Responsibility CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan adalah suatu konsep atau tindakan yang dilakukan oleh perusahaan sebagai rasa tanggung jawab perusahaan terhadap sosial maupun lingkungan sekitar dimana perusahaan itu berada. Corporate Social Responsibility CSR merupakan tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat di luar tanggung jawab ekonomisnya, kegiatan-kegiatan yang dilakukan perusahaan demi tujuan sosial dengan tidak memperhitungkan untung atau rugi ekonomisnya. Perusahaan tidak hanya mempunyai kewajiban-kewajiban ekonomis dan legal artinya kepada pemegang saham atau shareholder tapi juga kewajiban-kewajiban terhadap pihak-pihak lain yang berkepentingan stakeholders yang jangkauannya melebihi kewajiban-kewajiban tersebut. Beberapa hal yang termasuk dalam CSR ini antara lain adalah tatalaksana perusahaan corporate governance yang sekarang sedang marak di Indonesia, kesadaran perusahaan akan lingkungan, kondisi tempat kerja dan standar bagi karyawan, hubungan perusahan-masyarakat, investasi sosial perusahaan corporate philantrophy. Kepedulian sosial perusahaan terutama didasari alasan bahwasanya kegiatan perusahaan membawa dampak bagi kondisi lingkungan dan sosial-ekonomi masyarakat, khususnya di sekitar perusahaan beroperasi. Selain itu, pemilik perusahaan sejatinya bukan hanya shareholders atau para pemegang saham. Melainkan pula stakeholders, yakni pihak-pihak yang berkepentingan terhadap eksistensi perusahaan. Kegiatan CSR perusahaan akan memberikan banyak manfaat bagi masyarakat di antaranya sebagai berikut. 1 Mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar perusahaan. 2 Membuka ruang kerja dan kesempatan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. 3 Turut membantu program pemerintah dalam pengentasan kemiskinan, dengan menggunakan pekerja yang berasal dari sekitar perusahaan mereka dapat menyumbangkan kenaikan angka angkatan kerja dengan menciptakan lapangan kerja, menyediakan pelatihan, menyediakan produk-produk yang disediakan oleh orang-orang kalangan bawah maka secara langsung akan memberikan dampak kepada golongan bawah tersebut. 4 Meningkatkan standar pendidikan, dengan memberikan beasiswa kepada yang benar-benar membutuhkan dan membantu dalam pembangunan sarana dan prasarana pendidikan khusunya untuk pendidikan dasar. 5 Penyelesaian masalah lingkungan. 6 Akan lebih menguatkan dan memberdayakan kehidupan masyarakat baik secara ekonomi, kelembagaan sosial, dan memperkecil terjadinya konflik sosial. 7 Meningkatkan standar kesehatan dengan menyediakan sarana dan prasarana yang menunjang kesehatan terutama bagi masyarakat sekitarnya. Contohnya, dengan penyediaan fasilitas air bersih, atau dengan membuka klinik kesehatan yang tidak berlaku untuk karyawannya saja, tapi juga bagi masyarakat sekitarnya. Pelaksanaan CSR juga memberikan manfaat bagi pemerintah. Melalui CSR akan tercipta hubungan antara pemerintah dan perusahaan dalam mengatasi berbagai masalah sosial, seperti kemiskinan, rendahnya kualitas pendidikan, minimnya akses kesehatan dan lain sebagainya. Tugas pemerintah untuk menciptakan kesejahteraan bagi rakyatnya menjadi lebih ringan dengan adanya partisipasi pihak swasta perusahaan melalui kegiatan CSR. CSR yang dapat berperan dalam mengatasi permasalahan-permasalahan sosial adalah CSR yang bersifat community development pengembangan masyarakat seperti pemberian beasiswa, pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin, pembangunan sarana kesehatan dan lain sebagainya. e. Pemerintah Konsisten dalam Mewujudkan Kebijakan Penegakan Hukum dan Keadilan Ekonomi Hukum dan keadilan ekonomi yang tidak mendiskriminasikan golongan miskin merupakan modal awal sehingga kebijakan redistribusi yang diambil pemerintah menjadi efektif untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan ketimpangan pendapatan yang ada di Indonesia. 3. Beberapa Alternatif Praktik Redistribusi Pendapatan di Indonesia Pemerintah sebagai pembuat kebijakan telah mengusahakan beberapa hal terkait dengan alternatif pendistribusian pendapatan, yaitu sebagai berikut. a. Subsidi Dalam pengertian umum, subsidi berarti bantuan yang diberikan dengan tujuan mengurangi beban. Dalam pengertian ekonomi, subsidi berarti pengeluaran pemerintah dalam bentuk transfer of payment, artinya pengeluaran yang tidak memperoleh imbalan. Dalam kaitannya dengan perkembangan perekonomian skala nasional, subsidi berarti bantuan yang diberikan pemerintah pusat untuk meringankan beban biaya yang seharusnya ditanggung oleh masyarakat. Subsidi pemerintah yang diberikan kepada masyarakat, antara lain sebagai berikut. 1 Subsidi BBM Subsidi BBM diberikan pemerintah kepada masyarakat golongan ekonomi rendah dengan tujuan agar bisa mendapatkannya dengan mudah. 2 Subsidi Non-BBM Subsidi non-BBM yang meliputi subsidi listrik, subsidi bunga kredit program, subsidi pangan, subsidi pupuk, subsidi benih, dan subsidi PSO Public Service Obligation bertujuan untuk menjaga stabilitas harga, membantu masyarakat kurang mampu dan usaha kecil dan menengah dalam memenuhi sebagian kebutuhannya, serta membantu BUMN yang melaksanakan tugas pelayanan umum. Subsidi non-BBM ini pada umumnya disalurkan melalui perusahaan/lembaga yang menghasilkan dan menjual barang atau jasa yang memenuhi hajat hidup orang banyak, sehingga harga jualnya dapat lebih rendah dari pada harga pasarnya dan dapat terjangkau oleh masyarakat. Dalam pelaksanaanya memang subsidi baik BBM maupun non-BBM memiliki permasalahan-permsalahan di antaranya menciptakan alokasi sumber daya yang tidak efisien, pemborosan pemakaian, tidak tepat sasaran dan lain-lain. Penanganan permasalahan akibat adanya subsidi pemerintah sangat penting dan terus dikaji agar tepat sasaran dan memenuhi unsur prioritas. b. Pengenaan Pajak Pajak yang diterima oleh pemerintah bisa digunakan untuk redistribusi pendapatan masyarakat. Pajak bisa dikatakan sebagai alat untuk redistribusi pendapatan masyarakat karena dana dari pajak akan digunakan oleh pemerintah dalam pembangunan fasilitas umum atau kepentingan umum. Bisa juga digunakan untuk membuka lapangan pekerjaan dimana para pengangguran bisa memanfaatkan hal ini sehingga pendapatan masyarakat dengan otomatis akan merata dengan adanya lapangan pekerjaan. Jadi pada dasarnya fungsi pajak sebagai redistribusi pendapatan merupakan salah satu bentuk pengembalian dana pajak yang sudah dibayarkan untuk memfasilitasi masyarakat. Penerimaan negara dari pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan pembangunan nasional sehingga dapat membuka kesempatan kerja dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.

Pajakcukup berperan membantu pemerintah dalam kepemilikan dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga, sehingga negara dapat menghindari terjadinya inflasi. 4. Redistribusi pendapatan. Fungsi pajak yang keempat dan yang terakhir dalam pembahasan ini adalah untuk redistribusi pendapatan.

PertanyaanMengapa redistribusi pendapatan perlu dilakukan ? PembahasanSebelumnya perlu diketahui bahwa redistribusi pendapatan adalah usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk mendistribusikan kembali pendapatan dari masyarakat yang mampu kepada masyarakat yang kurang mampu. Tujuannya, agar seluruh masyarakat dapat hidup sejahtera dan mengurangi adanya kesenjangan ekonomi .Sebelumnya perlu diketahui bahwa redistribusi pendapatan adalah usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk mendistribusikan kembali pendapatan dari masyarakat yang mampu kepada masyarakat yang kurang mampu. Tujuannya, agar seluruh masyarakat dapat hidup sejahtera dan mengurangi adanya kesenjangan ekonomi. Perdalam pemahamanmu bersama Master Teacher di sesi Live Teaching, GRATIS!531 Takdapat diingkari adanya kenyataan bahwa di ne-gara terbelakang di mana pertanian mencakup 40 sampai 60 persen dari pendapatan nasional, laju pertumbuhan ekonomi yang berkesi-nambungan tidak dapat dicapai dan dipertahankan kecuali apabila tercipta surplus pertanian yang dikumpulkan sebagai sarana pemben-tukan modal. Ada tiga sumber pendapatan negara yang dicatatkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN, yaitu penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak PNBP, dan hibah. Ketiga sumber pendapatan negara tersebut menjadi penyokong belanja negara selama ini. Walaupun ada tiga sumber pendapatan negara, dana yang dialokasikan ke belanja negara ternyata masih kurang lho kalau melihat APBN 2019. Itu berarti anggaran belanja negara lebih besar ketimbang pendapatan negara alias terjadi defisit dalam APBN Indonesia. Buat menutupi defisit tersebut, negara mau gak mau harus mengeluarkan utang supaya program-program pembangunan yang sudah direncanakan Pemerintah bisa diwujudkan. Bisa aja sih gak berutang, tapi belanja negara harus dibatasi. Konsekuensinya, pertumbuhan ekonomi melambat karena minimnya pembangunan. Bicara soal sumber pendapatan negara, seberapa jauh kamu mengetahui pajak, penerimaan negara bukan pajak PNBP, dan hibah? Kalau masih belum paham banget, Lifepal mau ajak kamu nih mengenal sumber-sumber pendapatan negara tersebut dalam ulasan berikut ini. Definisi sumber pendapatan negara menurut undang-undang Apa itu pendapatan negara? Mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, pendapatan negara adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih yang terdiri atas penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, dan penerimaan hibah. Pendapatan negara ini diperoleh Pemerintah dengan memberi wewenang ke Menteri Keuangan buat melakukan pemungutan sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang. Informasi anggaran pendapatan negara dan anggaran belanja negara dirinci secara jelas dalam APBN yang dipublikasikan ke publik melalui kanal informasi Kementerian Keuangan. Sumber pendapatan negara dari penerimaan pajak, ini yang perlu diketahui Penerimaan pajak menjadi salah satu sumber pendapatan negara dalam mendukung ketersediaan dana di kas negara. Menteri Keuangan dalam melaksanakan tugas pemungutan pendapatan negara melimpahkan kewenangan pemungutan pajak ke Direktorat Jenderal Pajak DJP. Di Indonesia pajak dibagi menjadi dua menurut kewenangannya, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah jenis pajak yang dipungut dan dikelola pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak DJP. Sementara pajak daerah adalah jenis pajak yang dipungut dan dikelola pemerintah daerah melalui Dinas Pendapatan Daerah atau instansi terkait. Karena perbedaan inilah, pemerintah pusat cuma bisa memungut pajak yang menjadi haknya. Apa aja jenis-jenis pajak yang dikategorikan sebagai pajak pusat? Berikut ini daftarnya. Jenis pajak pusatKeteranganPajak Penghasilan PPhPajak yang ditanggung orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak. Pajak Pertambahan Nilai PPN Pajak berlaku pada konsumsi barang kena pajak atau jasa di dalam daerah Penjualan atas Barang Mewah PPnBMPajak yang berlaku pada barang yang bukan kebutuhan pokok, dikonsumsi masyarakat tertentu, dikonsumsi masyarakat berpenghasilan tinggi, barang yang menunjukkan status, dan dapat merusak kesehatan serta moral MateraiPajak yang berlaku atas pemanfaatan dokumen, seperti surat perjanjian, akta notaris, kwitansi pembayaran, surat berharga, dan efek yang memuat nominal uang di atas jumlah Bumi dan Bangunan PBBPajak yang berlaku buat kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan bangunan. Selain jenis-jenis pajak pusat di atas, penerimaan pajak ini masih ditambah dengan penerimaan dari kepabeanan dan cukai. Pemungutan bea dan cukai menjadi wewenang Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bertugas menarik bea masuk dari barang-barang impor. Penarikan bea impor pun ada aturannya. Kalau nilai barang yang dibawa kurang dari FOB USD 500 buat setiap orang atau FOB USD buat setiap keluarga, gak ada kewajiban dari penumpan buat bayar bea masuk. Berbeda dengan cukai, pemungutannya berlaku buat barang-barang tertentu yang kena cukai dan diatur dalam undang-undang cukai. Ada beberapa barang yang menurut undang-undang dikenakan cukai, yaitu etil alkohol, minuman mengandung etil alkohol, dan produk tembakau. Ini lho sumber pendapatan negara dari penerimaan negara bukan negara PNBP Sumber pendapatan negara yang kedua berasal dari penerimaan negara bukan pajak PNBP. Hal-hal mengenai penerimaan negara bukan pajak PNBP telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. Menurut undang-undang tersebut, penerimaan negara bukan pajak PNBP adalah pungutan yang dibayar orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung ataupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara. Singkatnya, penerimaan negara bukan pajak PNBP adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat yang asalnya bukan dari penerimaan perpajakan. Urusan pemungutan PNBP ini dilakukan instansi pengelola PNBP yang terdiri atas kementerian/lembaga dan kementerian yang berfungsi sebagai bendahara umum negara. Apa aja yang masuk dalam penerimaan negara bukan pajak PNBP? Terdapat beberapa objek PNBP seperti yang diatur dalam undang-undang. Berikut ini daftarnya. Penerimaan negara bukan pajak PNBPKeteranganPenerimaan SDAPenerimaan ini terdiri dari penerimaan SDA minyak dan gas migas dan negara yang dipisahkanPenerimaan ini berasal dari keuntungan yang dibukukan BUMNPNBP lainnyaPenerimaan ini diperoleh dengan memanfaatkan Barang Milik Negara BMN, seperti aset hingga sewa tanah dan Badan Layanan Umum BLUPenerimaan ini dapat dari hasil penyediaan layanan berupa penyediaan barang, jasa, hingga pelayanan administratif. Sumber pendapatan negara dari hibah Selanjutnya, ada hibah yang menjadi sumber pendapatan negara. Dalam undang-undang, penerimaan hibah adalah semua penerimaan negara, baik devisa dan/atau devisa yang dirupiahkan, rupiah, jasa, dan/atau surat berharga diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali dan yang tidak mengikat, baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Ada sejumlah tujuan dari penerimaan hibah ini, yaitu buat mendukung program pembangunan nasional dan mendukung penanggulangan bencana alam hingga bantuan kemanusiaan. Itulah kenapa hibah yang diterima Pemerintah dimasukkan dalam APBN. Di Indonesia penerimaan hibah itu terdiri dari beberapa jenis. Apa aja jenis-jenisnya? Berikut ini daftarnya. Penerimaan hibahKeteranganHibah terencana DRKHHibah yang dilaksanakan lewat mekanisme perencanaan dituangkan dalam Daftar Rencana Kegiatan HibahDRKH.Hibah Langsung Non-DRKHHibah yang dilaksanakan tidak melalui mekanisme melalui KPPNHibah yang proses penarikan dananya dilaksanakan di Bendahara Umum Negara BUN atau Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN.Hibah tanpa melalui KPPNHibah yang proses penarikan dananya tidak dilaksanakan di BUN/ dalam negeriHibah dari lembaga keuangan dalam negeri, lembaga non keuangan dalam negeri, pemerintah daerah, perusahaan asing yang berdomisili dan melakukan kegiatan di Indonesia, lembaga lainnya serta luar negeriHibah dari negara asing, lembaga PBB, lembaga multilateral, lembaga keuangan asing, lembaga non keuangan asing, lembaga keuangan nasional yang berdomisili dan melakukan kegiatan usaha di luar Indonesia, serta perorangan. Itu tadi informasi mengenai sumber-sumber pendapatan negara yang didapat dari penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak PNBP, hingga hibah. Semoga bermanfaat! Pendapatandari Pengembalian; Pendapatan Transfer merupakan pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain, seperti pemerintah pusat atau daerah otonom lain dalam rangka perimbangan keuangan a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan - Bagi Hasil Pajak - Bagi Hasil Bukan Pajak b. Dana Alokasi Umum (DAU) c. Dana Alokasi Ilustrasi redistribusi pendapatan. Foto Redistribusi PendapatanIlustrasi kesenjangan sosial di kota dan desa. Foto Redistribusi PendapatanIlustrasi redistribusi pendapatan. Foto Redistribusi PendapatanRedistribusi Pendapatan NasionalIlustrasi pajak yang dibayarkan oleh masyarakat digunakan sebagai redistribusi pendapatan nasional. Foto Redistribusi PendapatanManfaat Redistribusi PendapatanIlustrasi manfaat redistribusi pendapatan. Foto
BeberapaAlternatif Praktik Redistribusi Pendapatan di Indonesia. a. Subsidi Berkembangnya revolusi industri menyebabkan bangsa-bangsa Barat memerlukan bahan baku yang lebih banyak. Dalam rangka pendistribusian pendapatan, pemerintah berupaya untuk mendorong usaha kecil dan menengah agar tetap hidup dan memiliki daya saing Subsidi pupuk
Ada banyak cara yang dilakukan pemerintah untuk bisa mengatasi ketimpangan sosial. Salah satu program yang dilakukan pemerintah adalah melakukan redistribusi pendapatan. Secara mudah, redistribusi pendapatan merupakan sebuah upaya pendistribusian kembali pendapatan dari masyarakat kalangan mampu ke masyarakat lain yang berasal dari kalangan kurang mampu. Daftar ISIMengenal Redistribusi PendapatanTujuan dari Redistribusi Pendapatan1. Pemenuhan Kebutuhan Primer2. Mengurangi Ketimpangan Pendapatan3. Pemerataan Ekonomi4. Jaminan SosialApa Fungsi Redistribusi Pendapatan?1. Penurunan Tingkat Kemiskinan2. Mengurangi Kesenjangan Sosial3. Investasi Sosial4. Pemerataan KesejahteraanApa Saja Bentuk dari Redistribusi Pendapatan?1. Pengenaan Pajak2. Subsidi3. Pinjaman Lunak4. CSR5. Zakat6. Redistirbusi HorizontalRedistribusi Pendapatan untuk Kesejahteraan Lebih Merata! Mengenal Redistribusi Pendapatan Secara pengertian, redistribusi pendapatan adalah cara pemerintah untuk bisa membuat kesejahteraan menjadi lebih merata. Selain itu, cara ini juga dilakukan untuk membuat hak setiap masyarakat sama. Dalam hal ini, proses pendistribusian pendapatan ini dilakukan dengan cara mengumpulkan sejumlah dana dari masyarakat kalangan mampu sehingga nantinya pendapatan tersebut bisa terdistribusi lebih merata. Tujuannya adalah membuat semua orang bisa mendapatkan standar hidup minimal. Proses pendistribusian kembali pendapatan ini diperoleh dari pajak, iuran, ataupun pungutan lainnya yang dibayarkan masyarakat. Salah satu bentuk pemanfaatan dari redistribusi ini adalah pemberian jaminan sosial. Pemilihan program pendistribusian kembali pendapatan ini juga bukan tanpa alasan. Setidaknya, program ini sendiri memiliki beberapa tujuan yang bermanfaat. Beberapa tujuan tersebut antara lain Tujuan pertama dari program ini adalah bisa memenuhi kebutuhan primer untuk seluruh penduduk, khususnya kalangan tidak mampu. Nantinya, program ini akan berbentuk bantuan sosial. 2. Mengurangi Ketimpangan Pendapatan Hal lainnya yang juga menjadi tujuan dari program pendistribusian kembali pendapatan ini adalah bisa mengatasi ketimpangan pendapatan yang terjadi di masyarakat. Target dari tujuan ini adalah setiap orang bisa mendapatkan pendapatan minimal yang sesuai dengan standar. 3. Pemerataan Ekonomi Berkaitan dengan poin sebelumnya, maka hal lainnya yang juga menjadi tujuan dari redistribusi pendapatan adalah menciptakan kondisi ekonomi yang lebih merata. Target utamanya tentu saja menciptakan dan juga meningkatkan kesejahteraan dalam masyarakat. 4. Jaminan Sosial Tujuan lainnya dari pendistribusian kembali pendapatan adalah bisa memberikan jaminan sosial secara lebih merata. Jaminan sosial ini juga bertujuan agar masyarakat kurang mampu bisa mendapatkan standar kehidupan layak. Bentuk dari jaminan sosial ini akan sangat beragam, mulai dari akses pendidikan yang layak, akses kesehatan yang baik, dan lainnya, termasuk akses untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Apa Fungsi Redistribusi Pendapatan? Dari tujuan tersebut, maka masyarakat umum juga akan mendapatkan banyak manfaat dari program pendistribusian kembali pendapatan ini. Beberapa fungsi yang nantinya bisa masyarakat rasakan antara lain 1. Penurunan Tingkat Kemiskinan Hal utama yang menjadi fungsi dijalankannya program redistribusi pendapatan ini adalah bisa menurunkan tingkat kemiskinan. Inti dari program ini sendiri adalah mengalirkan kembali pendapatan dari orang mampu yang dikelola pemerintah ke masyarakat yang membutuhkan. Dalam hal ini, maka kategori masyarakat membutuhkan adalah masyarakat miskin dan rentan miskin. Dengan adanya program ini maka harapannya adalah masyarakat kalangan tidak mampu tersebut bisa memenuhi kebutuhan dasarnya dengan lebih layak. 2. Mengurangi Kesenjangan Sosial Fungsi lainnya dari program pendistribusian kembali pendapatan ini adalah menurunkan dan mengurangi kesenjangan sosial antara masyarakat kalangan ekonomi mampu dan tidak mampu. Masalah kesenjangan sosial ini bisa menjadi salah satu penyebab munculnya masalah sosial yang lebih kompleks. Beberapa masalah yang bisa muncul antara lain meningkatnya angka kriminalitas, meningkatnya angka pengangguran, dan lainnya. Dengan adanya program ini, maka harapannya bisa mengurangi kesenjangan tersebut. Dalam hal ini, salah satu bentuk redistribusi pendapatan yang banyak digunakan adalah memberikan subsidi dan bantuan langsung dari pemerintah untuk masyarakat yang membutuhkan. Salah satu bentuk lain dari redistribusi ini adalah pemberian jaminan sosial secara merata bagi masyarakat yang membutuhkan. Tujuan utama dari program ini adalah pemenuhan kebutuhan dasar. 3. Investasi Sosial Fungsi lainnya dari pendistribusian kembali pendapatan adalah bentuk investasi jangka panjang, terutama dalam bidang sosial. Dalam hal ini, maka tujuan utamanya adalah menciptakan perubahan pola pikir ataupun kehidupan. Pendistribusian kembali pendapatan akan diberikan dalam berbagai cara, bidang, dan juga aspek kehidupan. Utamanya, pemberian bantuan sosial ini akan berbentuk bantuan pembangunan sarana dan prasarana. Contohnya adalah pembangunan sekolah di daerah tertinggal. Program ini bertujuan untuk membuat akses pendidikan menjadi lebih mudah dan terjangkau untuk semua orang. Tujuan jangka panjangnya tentu saja membuat anak-anak dari daerah tersebut mendapatkan pendidikan dengan lebih mudah dan layak, sehingga bisa menjadi bekal di masa depan untuk kehidupan mereka. Contoh lainnya dari fungsi redistribusi untuk investasi jangka panjang dalam bidang sosial adalah pada bidang kesehatan. Dalam hal ini, pemerintah akan berupaya untuk memberikan akses kesehatan yang mudah dan terjangkau. Fungsinya adalah semua orang bisa mendapatkan pelayanan kesehatan dengan layak. Jadi, ketika masyarakat sehat, maka harapannya mereka juga bisa berusaha dengan lebih baik untuk memperbaiki kehidupannya. 4. Pemerataan Kesejahteraan Fungsi lainnya yang juga ingin didapatkan dengan adanya program redistribusi pendapatan adalah bisa menghasilkan kesejahteraan yang lebih merata. Hal ini sebenarnya berkaitan dengan poin sebelumnya tentang investasi jangka panjang di bidang sosial. Harapannya, dengan adanya investasi sosial tersebut, masyarakat kalangan tidak mampu dapat berubah menjadi kalangan mampu di kemudian hari, sehingga pemerataan kesejahteraan pun bisa terjadi. Di lain sisi, pemerataan kesejahteraan ini juga akan berkaitan dengan hak yang sama bagi semua masyarakat untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Dalam banyak hal, masalah ini berkaitan dengan akses pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan lainnya. Apa Saja Bentuk dari Redistribusi Pendapatan? Pada prosesnya, ada berbagai cara yang dilakukan untuk melakukan pendistribusian kembali pendapatan. Beberapa bentuk dan cara dari redistribusi ini antara lain 1. Pengenaan Pajak Salah satu cara paling umum untuk melakukan pendistribusian kembali pendapatan ini adalah dengan pungutan pajak. Dalam hal ini, negara akan memungut pajak pada tiap orang pribadi maupun badan. Negara juga memiliki aturan tentang batas minimal suatu objek akan terkena pajak dan berapa besaran pajaknya. Nantinya, dana dari pajak inilah yang menjadi salah satu sumber untuk pemerintah melakukan redistribusi pendapatan. Misalnya, dana dari pajak ini dibuat untuk pembangunan akses jalan. Dengan begitu, tiap daerah memiliki akses yang lebih baik dan bisa meningkatkan kegiatan ekonomi menjadi lebih cepat dan mudah. 2. Subsidi Cara lainnya yang juga bisa digunakan untuk program ini adalah memberikan subsidi. Cara satu ini akan menyalurkan bantuan yang berasal dari pajak maupun non pajak ke masyarakat yang membutuhkan. Salah satu contoh subsidi adalah bahan bakar minyak. Pemerintah mensubsidi beberapa jenis BBM, sehingga harganya lebih terjangkau untuk kalangan masyarakat menengah ke bawah. Contoh lainnya dari subsidi juga terdapat pada sektor pangan. Pada sektor ini, maka pemerintah bisa membuat harga pangan menjadi murah sehingga lebih terjangkau. 3. Pinjaman Lunak Program pendistribusian kembali pendapatan ini akan berlaku untuk pengusaha kecil atau orang yang membutuhkan modal untuk memajukan usahanya. Program pinjaman lunak ini biasanya spesifik untuk usaha di level mikro dan menengah. Tujuannya tentu saja agar usaha tersebut bisa lebih maju, memiliki daya saing, dan memudahkan akses untuk mendapatkan modal. Dari sinilah pemerintah juga bisa berharap usaha tersebut bisa membuka lapangan kerja yang baru. 4. CSR CSR atau Corporate Social Responsibility merupakan program yang dilakukan oleh kalangan swasta untuk memberikan bantuan langsung ke masyarakat. Ini merupakan program dari pemerintah, agar tiap perusahaan menyisihkan keuntungan mereka guna membantu masyarakat di sekitar tempat usaha mereka. Bantuan dalam bentuk CSR ini juga ada banyak macamnya, mulai dari dana pendidikan berupa beasiswa, dana bantuan modal. pelatihan, perbaikan lingkungan, dan lainnya. 5. Zakat Dalam konteks keagamaan, maka salah satu program redistribusi pendapatan contohnya adalah zakat atau sedekah. Bentuk redistribusi ini berlaku untuk umat agama Islam. Dalam artian lain, mereka yang berkecukupan harus membayarkan zakat. Nantinya, zakat tersebut akan terdistribusi kembali ke masyarakat lainnya yang membutuhkan. 6. Redistirbusi Horizontal Contoh pendistribusian kembali pendapatan sebelumnya biasa dikenal dengan istilah redistribusi vertikal. Artinya, orang yang memberikan adalah mereka yang berlebih lalu memberi pada mereka yang kurang. Contoh lain dari program pendistribusian kembali pendapatan adalah redistribusi horizontal. Pada program ini bantuan akan diberikan ke sesama pada lingkup yang lebih kecil. Contohnya adalah penggalangan dana dari komunitas kanker untuk membantu pasien kanker lainnya. Redistribusi Pendapatan untuk Kesejahteraan Lebih Merata! Tujuan besar dari pendistribusian kembali pendapatan adalah bagaimana agar tiap orang memiliki pendapatan yang layak. Selain itu, program ini juga dilakukan agar semua orang memiliki hak yang sama, misalnya dalam akses ke rumah sakit, pelayanan kesehatan yang layak, pendidikan yang lebih baik, akses ekonomi yang mudah, dan lainnya. Dari sinilah, pemerataan kesejahteraan bisa lebih pemerintah optimalkan.
dantanggung jawab yang dilimpahkan ke daerah, Pemerintah Daerah memerlukan sumber-sumber dana yang memadai dengan mendorong kemandirian daerah. Dalam Undang-Undang No 25 Tahun 1999 dinyatakan bahwa Pemerintah daerah harus memiliki kekuatah untuk menarik pungutan (taxing power) dan Pemerintah pusat harus membagi sebagian pendapatan pajaknya ke
REDISTRIBUSI pendapatan dilakukan oleh pemerintah dalam rangka menanggulangi masalah kesenjangan ekonomi. Penanggulangannya lewat pendapatan dari kelompok masyarakat mampu kepada kelompok masyarakat yang tidak mampu dengan cara pungutan-pungutan atau pajak. Hal itu dilakukan sebagai bentuk dari jaminan sosial yang menjadi kewajiban negara kepada masyarakat. Berikut penjelasan detail tentang redistribusi pendapatan. Apa yang dimaksud dengan redistribusi pendapatan? Dalam buku yang ditulis oleh Harry Budi dan Tina Amelia Fungsi Strategis Pajak di Masa Pandemi Covid-19 tahun 2021 dijelaskan bahwa redistribusi pendapatan merupakan salah satu fungsi yang dilakukan pemerintah dalam upaya memperluas dan memeratakan kesejahteraan masyarakat. Dengan kata lain, redistribusi pendapatan merupakan upaya mendistribusikan pendapatan masyarakat kaya kepada golongan masyarakat kurang mampu. Pendapatan tersebut diperoleh pemerintah dari pajak maupun iuran atau pungutan lain yang dibayarkan masyarakat. Redistribusi pendapatan dilakukan sebagai upaya pemerintah dalam memberikan jaminan sosial bagi masyarakat kurang mampu. Jadi, pajak atau pungutan lain yang telah dibayarkan masyarakat tidak akan sia-sia dan menjadi salah satu bentuk investasi sosial jangka panjang. Bentuk-bentuk redistribusi pendapatan Pada dasarnya redistribusi pendapatan bisa dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu redistribusi vertikal dan redistribusi horizontal. Untuk lebih jelas, berikut pengertian dan contoh dari masing-masing bentuk redistribusi pendapatan tersebut. Berikut contoh dari redistribusi pendapatan vertikal. a. Pajak. Pajak merupakan salah satu upaya pemerintah dalam hal redistribusi pendapatan. Di Indonesia sendiri terdapat beberapa jenis pajak yang dibayar masyarakat antara lain pajak kendaraan, pajak penghasilan, dan pajak barang mewah. Pemberlakuan pajak sudah diatur oleh pemerintah dan sebagai warga negara yang baik harus mematuhi aturan yang berlaku, termasuk dalam hal pembayaran pajak tersebut. Fungsi alokasi pajak dapat diwujudkan dalam bentuk redistribusi pendapatan. Karena pada dasarnya, pajak bertujuan mencapai kesejahteraan bersama. Pajak menjadi salah satu sumber utama pendanaan negara sehingga memiliki arti yang sangat penting dalam mendukung keberlangsungan suatu negara. Pajak memiliki beberapa fungsi mulai dari anggaran atau budgeting, regulated atau mengatur, stabilitas, hingga redistribusi. Dalam hal ini contoh fungsi pajak redistribusi pendapatan memiliki cakupan yang sangat luas. Pemerintah memiliki kewenangan menarik pajak sesuai ketentuan yang berlaku dan mengelolanya untuk pembangunan serta program pemberian bantuan kepada masyarakat miskin. Terkait dengan fungsi redistribusi pendapatan pajak, peran pajak menjadi sangat penting karena menjadi salah satu implementasi ideal dari pembangunan. Pajak besar dikenakan kepada masyarakat kaya dan nanti didistribusikan kembali. Redistribusi pendapatan menunjukkan salah satu fungsi pajak dan fungsi pemerintah dalam upaya membangun sarana dan infrastruktur, memeratakan pendapatan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. b. Corporate social responsibility. Corporate social responsibility atau CSR merupakan salah satu program yang dilakukan perusahaan swasta kepada masyarakat melalui pemerintah. Ini bisa berupa program beasiswa, memberikan pendidikan, maupun meningkatkan kesehatan. Selain itu dapat berupa program pemberdayaan masyarakat di sekitar perusahaan, upaya peningkatan perekonomian masyarakat, dan menjaga kelestarian lingkungan hidup. c. Subsidi. Salah satu redistribusi pendapatan Indonesia yaitu subsidi. Dalam hal ini pemerintah memberi diskon atau penambahan modal bagi produsen. Misalnya saja subsidi pupuk bagi petani dan subsidi BBM di bidang transportasi. d. Kredit atau pinjaman lunak. Sebelumnya dijelaskan mengenai contoh fungsi pajak sebagai redistribusi pendapatan, CSR, serta subsidi. Selain itu, pemerintah melakukan redistribusi pendapatan melalui pemberian pinjaman lunak bagi masyarakat yang membutuhkan. Jenis pinjaman lunak tersebut diberikan pemerintah kepada masyarakat yang memiliki usaha. Hal ini bertujuan agar para pelaku usaha bisa mengembangkan bisnisnya sehingga semakin maju, membuka lapangan kerja, dan menyejahterakan masyarakat. Berbeda dari redistribusi vertikal, redistribusi pendapatan horizontal lebih mengacu pada bentuk penyaluran uang antar kelompok maupun antarpribadi. Dengan kata lain, pendistribusian ini dalam lingkungan kecil atau ruang lingkup yang lebih kecil. Adapun fungsi redistribusi pendapatan horizontal antarkelompok yaitu membantu meningkatkan kesejahteraan kelompok masyarakat lain dari golongan ekonomi lemah sehingga memiliki taraf kehidupan yang lebih baik. Misalnya saja komunitas peduli pendidikan yang menghimpun dana dari masyarakat mampu untuk membantu anak putus sekolah sehingga bisa melanjutkan pendidikannya. Dari kegiatan tersebut, anak-anak bisa kembali bersekolah dan memiliki masa depan yang lebih baik. Contoh sederhana lain yaitu transfer uang antarpribadi dari orangtua kepada anak atau orang dewasa kepada anak-anak. Hal ini menunjukkan ada jaminan sosial melalui dukungan finansial orangtua kepada anak-anak yang menjadi tanggung jawabnya. Selain itu, ada contoh berupa kegiatan berbagi dengan sesama yang dimulai dari hal-hal kecil seperti membeli dagangan dari pedagang kecil, memberikan bantuan uang kepada tetangga yang membutuhkan, dan menengok tetangga yang sedang sakit. OL-14 Redistribusipendapatan dan jaring pengaman sosial Penyediaanbarang dan jasa (khususnyabarang memerlukan persetujuan DPR -Fiscal rule, regulasi yang mengatur APBN -Banyaknya pihak yang terlibat (Pemerintah, BI, DPR, BPK) BELANJA PEMERINTAH PUSAT, APBNP 2015 1. Penghematan Subsidi BBM dengan skema kebijakan fixed subsidy: Mengenal Redistribusi Pendapatan Masalah ketimpangan sosial yang terjadi di masyarakat mendapatkan perhatian khusus dari berbagai kalangan. Pemerintah sendiri telah berupaya untuk mengatasi permasalahan tersebut melalui berbagai program dan kebijakan, salah satunya adalah dengan memaksimalkan fungsi redistribusi pendapatan. Secara garis besar, redistribusi pendapatan bisa diartikan sebagai upaya untuk pendistribusian kembali pendapatan yang diterima masyarakat dari kalangan mampu kepada masyarakat lainnya yang berasal dari kalangan kurang mampu. Dalam hal ini pemerintah diwajibkan melakukan distribusi pendapatan nasional seperti yang sudah tercantum pada APBN Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Adapun informasi seputar fungsi redistribusi pendapatan, pengertian serta penjelasan lainnya akan dibahas secara lengkap melalui ulasan berikut. Pengertian Redistribusi Pendapatan Dalam buku yang ditulis oleh Harry Budi dan Tina Amelia Fungsi Strategis Pajak di Masa Pandemi Covid-19 tahun 2021 dijelaskan bahwa redistribusi pendapatan merupakan salah satu fungsi yang dilakukan pemerintah dalam upaya memperluas dan memeratakan kesejahteraan masyarakat. Fungsi tersebut dilakukan dengan cara mengumpulkan dana dari masyarakat sehingga bisa mendistribusikan pendapatan secara lebih merata. Dengan begitu maka setiap orang bisa memperoleh standar hidup minimal. Atau dengan kata lain, redistribusi pendapatan merupakan upaya mendistribusikan pendapatan masyarakat kaya kepada golongan masyarakat kurang mampu. Pendapatan tersebut diperoleh pemerintah dari pajak maupun iuran atau pungutan lainnya yang dibayarkan masyarakat. Redistribusi pendapatan sendiri dilakukan sebagai upaya pemerintah dalam memberikan jaminan sosial bagi masyarakat kurang mampu. Sehingga pajak atau pungutan lainnya yang telah dibayarkan masyarakat tidak akan sia-sia dan menjadi salah satu bentuk investasi sosial jangka panjang. Pada dasarnya redistribusi pendapatan bisa dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu redistribusi vertikal dan redistribusi horizontal. Untuk lebih jelasnya, berikut ini adalah pengertian dan contoh dari masing-masing bentuk redistribusi pendapatan tersebut. 1. Redistribusi Pendapatan Vertikal Bentuk redistribusi pendapatan ini merujuk pada penyaluran uang dari golongan masyarakat mampu kepada masyarakat kurang mampu. Hal ini dilakukan sebagai bentuk dukungan dan kepedulian masyarakat dari kalangan ekonomi kuat kepada masyarakat ekonomi lemah. Adapun contoh dari redistribusi pendapatan vertikal adalah seperti berikut 1. Pajak Pajak merupakan salah satu upaya pemerintah dalam hal redistribusi pendapatan. Di Indonesia sendiri terdapat beberapa jenis pajak yang dibayar masyarakat. Diantaranya adalah pajak kendaraan, pajak penghasilan, pajak barang mewah dan lain sebagainya. Pemberlakuan pajak sudah diatur oleh pemerintah dan sebagai warga negara yang baik harus mematuhi aturan yang berlaku, termasuk dalam hal pembayaran pajak tersebut. Fungsi alokasi pajak dapat diwujudkan dalam bentuk redistribusi pendapatan. Pembayaran pajak online lebih praktis denga e-Billing Klikpajak. Coba Sekarang! Karena pada dasarnya, pajak bertujuan untuk mencapai kesejahteraan bersama. Pajak sendiri menjadi salah satu sumber utama pendanaan negara sehingga memiliki arti yang sangat penting dalam mendukung keberlangsungan suatu negara. 2. Fungsi Pajak Pajak memiliki beberapa fungsi. Mulai dari fungsi anggaran atau budgeting, fungsi regulated atau mengatur, fungsi stabilitas hingga fungsi redistribusi. Dalam hal ini contoh fungsi pajak redistribusi pendapatan memiliki cakupan yang sangat luas. Pemerintah sendiri memiliki kewenangan menarik pajak sesuai ketentuan yang berlaku dan mengelolanya untuk pembangunan serta program pemberian bantuan kepada masyarakat miskin. 3. Peran Pajak sebagai Redistribusi Ekonomi Terkait dengan fungsi redistribusi pendapatan pajak ini, peran pajak menjadi sangat penting karena menjadi salah satu implementasi ideal dari sebuah pembangunan. Pajak besar dikenakan pada masyarakat kaya dan nantinya didistribusikan kembali. Redistribusi pendapatan menunjukkan salah satu fungsi pajak dan fungsi pemerintah dalam upaya membangun sarana dan infrastruktur, memeratakan pendapatan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. 4. Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility atau CSR merupakan salah satu program yang dilakukan perusahaan swasta kepada masyarakat melalui pemerintah. Bisa berupa program beasiswa, memberikan pendidikan, maupun meningkatkan kesehatan. Selain itu juga bisa berupa program pemberdayaan masyarakat di sekitar perusahaan, upaya peningkatan perekonomian masyarakat, menjaga kelestarian lingkungan hidup dan lain sebagainya. 5. Subsidi Fungsi redistribusi pendapatan Indonesia salah satunya dengan subsidi. Dalam hal ini pemerintah memberi diskon atau penambahan modal bagi produsen. Misalnya saja subsidi pupuk bagi petani dan subsidi BBM di bidang transportasi. 6. Kredit atau Pinjaman Lunak Sebelumnya telah dijelaskan mengenai contoh fungsi pajak sebagai redistribusi pendapatan, CSR serta subsidi. Selain itu, pemerintah juga melakukan redistribusi pendapatan melalui pemberian pinjaman lunak bagi masyarakat yang membutuhkan. Jenis pinjaman lunak tersebut diberikan pemerintah kepada masyarakat yang memiliki usaha. Hal ini bertujuan agar para pelaku usaha bisa mengembangkan bisnisnya sehingga semakin maju, membuka lapangan kerja dan mensejahterakan masyarakat. 2. Redistribusi Pendapatan Horizontal Berbeda dari redistribusi vertikal, redistribusi pendapatan horizontal lebih mengacu pada bentuk penyaluran uang antar kelompok maupun antar pribadi. Dengan kata lain, pendistribusian ini sifatnya dalam lingkungan kecil atau ruang lingkup yang lebih kecil. Adapun fungsi redistribusi pendapatan horizontal antar kelompok adalah membantu meningkatkan kesejahteraan kelompok masyarakat lainnya dari golongan ekonomi lemah sehingga memiliki taraf kehidupan yang lebih baik. Misalnya saja komunitas peduli pendidikan yang menghimpun dana dari masyarakat mampu untuk membantu anak putus sekolah sehingga bisa melanjutkan pendidikannya. Dari kegiatan tersebut, anak-anak bisa kembali bersekolah dan memiliki masa depan yang lebih baik. Contoh sederhana lainnya adalah transfer uang antar pribadi dari orang tua kepada anak atau orang dewasa kepada anak-anak. Hal ini menunjukkan adanya jaminan sosial melalui dukungan finansial orang tua kepada anak-anak yang menjadi tanggung jawabnya. Selain itu, ada pula contoh berupa kegiatan berbagi dengan sesama yang dimulai dari hal-hal kecil. Seperti membeli dagangan dari pedagang kecil, memberikan bantuan uang kepada tetangga yang membutuhkan, menengok tetangga yang sedang sakit dan lain sebagainya. Tujuan Redistribusi Pendapatan Sebelum membahas fungsi redistribusi pendapatan secara lengkap, perlu juga diketahui tentang tujuan dari pelaksanaan redistribusi pendapatan tersebut. Berdasarkan buku karya Ramlan Subakti, Memahami Ilmu Politik tahun 1992, dijelaskan bahwa tujuan pelaksanaannya adalah seperti berikut Memberikan jaminan sosial dalam pemenuhan kebutuhan dasar penduduk serta mengurangi adanya kesenjangan pendapatan yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Mengurangi kondisi perekonomian masyarakat yang kurang merata sehingga membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum. Fungsi redistribusi pendapatan di atas bertujuan untuk menekan ketimpangan dan kesenjangan sosial yang terjadi di masyarakat. Harapannya, masyarakat secara umum mampu memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga kondisi ekonomi yang sejahtera semakin merata. Adapun sasaran dari pelaksanaan program redistribusi pendapatan antara lain adalah bidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan fakir miskin, sarana transportasi umum, dan berbagai jenis pelayanan sosial lainnya. Fungsi Redistribusi Pendapatan Sebelumnya telah dijelaskan mengenai apa yang menjadi tujuan dari pelaksanaan redistribusi pendapatan bagi masyarakat. Dari tujuan tersebut, masyarakat akan mendapatkan beberapa manfaat penting yang juga menjadi fungsi dari redistribusi pendapatan tersebut. Berikut ini penjelasannya 1. Menurunkan Tingkat Kemiskinan Di awal telah disinggung tentang pengertian redistribusi yang bisa diartikan sebagai pendistribusian kembali pendapatan yang dikelola pemerintah kepada masyarakat yang membutuhkan. Masyarakat yang dimaksud adalah masyarakat miskin dan rentan miskin. Dengan adanya distribusi kembali pendapatan yang diperoleh dari pungutan pajak maupun jenis pungutan lainnya, maka hal itu akan membantu menurunkan tingkat kemiskinan di masyarakat. Karena masyarakat miskin bisa memenuhi kebutuhan dasarnya secara layak. 2. Mengurangi Kesenjangan Sosial Adanya kesenjangan sosial antara masyarakat dari kalangan ekonomi kuat dengan masyarakat dari kalangan ekonomi lemah bisa menimbulkan permasalahan sosial yang cukup kompleks. Dampak buruk dari adanya kesenjangan sosial antara lain adalah tingginya angka kriminalitas, meningkatnya angka pengangguran hingga kemiskinan yang terlihat jelas di depan mata. Kesenjangan sosial sendiri terjadi akibat adanya kondisi masyarakat yang tidak seimbang. Dengan adanya redistribusi pendapatan nasional, maka diharapkan bisa mengurangi kesenjangan sosial yang terjadi di masyarakat. Salah satunya bisa dilihat dari adanya redistribusi pendapatan berupa subsidi maupun bantuan pangan dari pemerintah. Dalam hal ini negara memberikan jaminan sosial bagi masyarakat miskin sehingga kebutuhan dasarnya bisa terpenuhi dengan baik. Untuk jangka panjang, diharapkan bisa terjadi perubahan pola pikir dan perilaku masyarakat sehingga bisa memperbaiki taraf hidupnya. 3. Investasi Sosial Jangka Panjang Fungsi redistribusi pendapatan ekonomi selanjutnya adalah sebagai bentuk investasi jangka panjang. Dalam hal ini pungutan seperti pajak yang dibebankan kepada masyarakat mampu akan menjadi investasi sosial jangka panjang yang menguntungkan. Mengapa bisa demikian? Karena redistribusi pendapatan tersebut akan disalurkan kembali kepada masyarakat dalam berbagai bidang dan aspek kehidupan bermasyarakat. Sebagai gambaran, pajak yang digunakan untuk membangun sarana dan prasarana infrastruktur. Seperti dalam pembangunan jembatan yang menghubungkan beberapa daerah yang sebelumnya terisolir sehingga bisa mengakses daerah lainnya untuk kegiatan ekonomi yang lebih baik. Hal ini tentu saja akan berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat tersebut. Contoh fungsi redistribusi pendapatan sebagai investasi jangka panjang lainnya adalah pembangunan gedung sekolah di daerah tertinggal. Hal ini akan membuat anak-anak di daerah tertinggal yang merupakan generasi penerus bangsa lebih mudah mengakses pendidikan. Dengan bekal pendidikan yang baik tentu generasi muda akan memiliki kesempatan yang lebih besar untuk memperbaiki kesejahteraan keluarganya. Contoh lainnya juga bisa dilihat dari redistribusi pendapatan di bidang kesehatan. Dengan sarana dan prasarana kesehatan yang memadai, maka masyarakat akan mendapatkan pelayanan kesehatan secara maksimal. Kondisi badan yang sehat tentu akan meningkatkan produktivitas sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga. 4. Memperluas Pemerataan Kesejahteraan Fungsi redistribusi pendapatan Indonesia diharapkan dapat mewujudkan masyarakat yang sejahtera dalam berbagai aspek kehidupan. Dengan adanya redistribusi pendapatan dari pemerintah, maka hal itu akan membantu memperluas pemerataan kesejahteraan. Pemerataan kesejahteraan yang terjadi di masyarakat akan sangat efektif untuk mengurangi kesenjangan sosial yang terjadi. Seperti yang diketahui, kesenjangan sosial muncul akibat adanya perbedaan status sosial, perbedaan pendapatan yang sangat mencolok dan lainnya. Program untuk Meningkatkan Fungsi Redistribusi Pendapatan Untuk mewujudkan pelaksanaan redistribusi pendapatan secara maksimal dan berkesinambungan, pemerintah telah melakukan beberapa strategi. Diantaranya adalah melalui beberapa program seperti dalam penjelasan berikut ini 1. Program Jaminan Sosial Kebutuhan Dasar Masyarakat Kurang Mampu Langkah awal yang dilakukan sebagai upaya untuk pemerataan pendapatan adalah dengan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat kurang mampu. Diantaranya meliputi kebutuhan sandang, pangan, papan, akses kesehatan hingga pendidikan. Adapun strategi pemerintah dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar dilakukan melalui beberapa program sosial seperti berikut BLT Bantuan Langsung Tunai sebagai upaya untuk membantu masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. BTB Bantuan Tunai Bersyarat atau PKH Program Keluarga Harapan sebagai upaya untuk mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kualitas SDM masyarakat miskin. Jaminan Sosial agar masyarakat mampu memenuhi kebutuhan dasarnya secara layak. BOS Bantuan Operasional Sekolah sebagai upaya pendanaan operasional satuan pendidikan sebagai pelaksana program wajib belajar. Beasiswa pendidikan sebagai upaya untuk memberikan jaminan pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin. Jaminan Kesehatan Masyarakat sebagai upaya untuk menjamin masyarakat miskin agar tetap sehat dan produktif. Fungsi redistribusi pendapatan kepada masyarakat berupa pelaksanaan strategi pemenuhan kebutuhan dasar tersebut diharapkan bisa memaksimalkan program pemerataan pendapatan. Dengan terpenuhinya kebutuhan dasar, maka tingkat kesenjangan sosial bisa diturunkan. 2. Program Kredit Lunak Serta Kredit Berbasis Komunitas Seperti yang diketahui, pemerintah telah meluncurkan program KUR Kredit Usaha Rakyat sejak 5 November 2007 sebagai salah satu upaya untuk memeratakan pendapatan. Khususnya bagi masyarakat yang memiliki usaha skala mikro dan usaha kecil. Pemberian kredit lunak tersebut juga sekaligus memudahkan para pelaku usaha kecil untuk mendapatkan pinjaman modal yang selama ini terkendala aturan perbankan. Melalui program tersebut, pemerintah menitipkan Rp1,4 triliun dari APBN pada lembaga penjaminan. Melalui pelaksanaan program kredit lunak diharapkan bisa membantu masyarakat kalangan menengah ke bawah sehingga mampu mandiri melalui kewirausahaan yang dikembangkan. Hal ini juga sekaligus sebagai upaya untuk mengurangi angka kemiskinan di Indonesia. 3. Program Pengembangan Usaha dan Industri Kecil Selain meluncurkan program KUR bagi usaha menengah dan mikro, pemerintah juga meluncurkan program pemberdayaan UMKM melalui PNPM atau Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan. Pelaksanaan program tersebut diharapkan bisa mempercepat dan memaksimalkan upaya pemerataan pendapatan di masyarakat. Selain itu juga diharapkan bisa menanggulangi kemiskinan serta memperluas kesempatan kerja di berbagai wilayah pedesaan. Pengembangan usaha menengah dan skala kecil sendiri sangat penting untuk dilaksanakan karena beberapa alasan seperti berikut Usaha menengah dan kecil akan menyerap banyak tenaga kerja sehingga berpengaruh positif terhadap kebutuhan tenaga kerja yang meningkat serta mampu mengurangi tingkat kemiskinan yang terjadi di masyarakat. UMKM akan berpengaruh pada peningkatan fungsi redistribusi pendapatan dalam bidang pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam lokal. Hal ini turut berdampak pada pemerataan pembangunan dan menurunnya diskriminasi spasial. Pemerataan pendapatan melalui program pemberdayaan UMKM sangat kompetitif dan tidak ada sistem monopoli yang menguasai. Sehingga diharapkan bisa melibatkan banyak tenaga kerja serta meningkatkan daya beli masyarakat. 4. Program CSR dengan Melibatkan Pihak Swasta Program CSR atau Corporate Social Responsibility merupakan salah satu program sosial yang melibatkan pihak swasta dalam upaya pemerataan pendapatan. Melalui program tersebut diharapkan kalangan masyarakat bawah bisa terlibat dalam kegiatan ekonomi produktif. Selain itu, perusahaan juga diharapkan bisa mendistribusikan sekian persen laba bersihnya untuk mendukung berbagai macam kegiatan sosial. Sehingga bisa menjadi indikator tanggung jawab sosial perusahaan terhadap kondisi masyarakat kurang mampu di sekitarnya. Alternatif Praktik untuk Meningkatkan Fungsi Redistribusi Pendapatan Selain pelaksanaan 4 program yang telah dijelaskan sebelumnya, pemerintah juga mengupayakan alternatif praktik untuk meningkatkan redistribusi pendapatan. Adapun pelaksanaannya dilakukan melalui dua kebijakan seperti berikut 1. Subsidi Dalam kebijakan pemberian subsidi, pemerintah menerapkan kebijakan berupa potongan harga maupun tambahan modal yang diberikan kepada produsen. Sebagai gambaran, pemerintah memberikan subsidi pupuk kepada petani agar bisa menekan biaya produksi. Sementara di sisi lain, pemerintah juga memberikan subsidi BBM bagi masyarakat dari kalangan menengah bawah sebagai upaya untuk menekan biaya transportasi. Kebijakan pemberian subsidi ini diharapkan bisa memaksimalkan upaya pemerataan pendapatan. 2. Pengenaan Pajak Pajak bisa diartikan sebagai pungutan wajib yang harus dibayarkan rakyat kepada negara yang berhubungan dengan pendapatan, kepemilikan, harga pembelian barang dan lain sebagainya. Pajak dibayarkan untuk keperluan negara dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat. Salah satu fungsi pajak adalah redistribusi. Hal ini berkaitan dengan peran penting negara dalam menjamin kehidupan dan kesejahteraan masyarakatnya. Untuk mencapai kesejahteraan rakyat, maka negara harus mampu mendistribusikan anggaran sesuai tujuan. Dalam hal ini pajak berperan sebagai redistribusi ekonomi yang penarikannya dibebankan pada kelompok masyarakat mampu yang mendapatkan untung besar dari perekonomian. Seperti misalnya pajak penghasilan dan PPN atau pajak badan usaha. Kelola pajak badan usaha dengan aplikasi pajak tahunan badan dari Klikpajak. Coba Sekarang! Dalam menjalankan fungsi redistribusi pendapatan, pajak dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat. Pajak besar dibebankan kepada masyarakat kaya dan dananya dikelola negara untuk pembangunan dan jaminan sosial masyarakat miskin. Meski begitu masyarakat kaya bukannya tidak mendapatkan manfaat redistribusi pendapatan sama sekali, karena pengenaan pajak juga disertai dengan pemberian izin usaha. Sehingga pengusaha yang taat pajak akan mendapatkan citra positif dari masyarakat dan pemerintah. Selain itu, pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur yang menjangkau berbagai wilayah juga akan sangat menguntungkan para pelaku bisnis sehingga bisa mendistribusikan produk usahanya secara maksimal.
Pasal1 angka 13 UU No. 17 Tahun 2003 mendefinisikan pendapatan negara adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. (4) Belanja negara dipergunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintahan pusat dan pelaksanaan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.
PengertianDana Desa. Dalam menjalankan pemerintahan di suatu desa, pemerintah desa tentu memerlukan sejumlah dana. Berdasarkan Pasal 72 UU 6/2014jo. Perppu 1/2020, desa memiliki beberapa sumber pendapatan. Jika dirinci, pendapatnya berasal dari pendapatan asli, alokasi APBN, bagian hasil pajak dan retribusi daerah, bantuan keuangan dari APBD Halini menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam memprediksi Belanja Daerahnya (BD) lebih mengutamakan kemampuan keuangannya sendiri yang diproksi dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kata kunci: Kinerja Keuangan Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Flypaper Effect.
RedistribusiPendapatan Pemerintah Pusat Memerlukan Dana Yang Salah Satunya Bersumber Dari Penarikan? - Tower.my.id. Sebuah Truk Yang Mengangkut Pasir Dan Lima Orang Penumpang Mempunyai Berat Total Sebesar 6 ¼ Ton. Jika Berat Rata-rata Penumpang Tersebut Adalah 61 Kg, Berapa Kg Beban Pasir Yang Diangkut Oleh Truk Tersebut? - Tower.my.id

ini pemerintah (sebagai pihak yang memerlukan dana untuk membiayai kepentingan negara) memungut pajak dari masyarakat.23 b. Fungsi Regulerend (Mengatur) Fungsi regulerend (mengatur) biasa disebut sebagai fungsi tambahan merupakan suatu fungsi dimana pajak digunakan oleh pemerintah sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu.

Danayang digunakan umumnya bersumber dari pendapatan pengusaha industri maju untuk membantu pengembangan usaha para pengusaha kecil menengah. 6. Zakat dan Ifaq Pemerintah membuat sebuah institusi yang bergerak di bidang zakat dengan tujuan melakukan redistribusi pendapatan.
\n \n \n\n\nredistribusi pendapatan pemerintah pusat memerlukan dana
BPSdalam publikasinya Matrik Investasi Pemerintah Pusat yang terbit tahun 1999 menuliskan bahwa pemerintah memerlukan dana investasi yang cukup besar dalam rangka mempertahankan hasil-hasil pembangunan, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sehingga dapat dikatakan bahwa investasi pemerintah mempunyai pengaruh terhadap
Apaitu redistribusi pemerintah? Redistribusi pendapatan dan kekayaan adalah transfer pendapatan dan kekayaan (termasuk properti fisik) dari beberapa individu kepada orang lain melalui mekanisme sosial seperti perpajakan, amal, kesejahteraan, layanan publik, reformasi tanah, kebijakan moneter, penyitaan, perceraian atau gugatan. hukum.

Olehsebab itu, diperlukan pendistribusian pendapatan dalam masyarakat secara adil. Mengutip buku Ilmu Pengetahuan Sosial Kelas VIII yang disusun Mukminan dkk (2017: 183), redistribusi pendapatan adalah pendistribusian kembali pendapatan masyarakat kelompok kaya kepada masyarakat kelompok miskin, baik yang berasal dari pajak maupun pungutan-pungutan lain.

Digunakanuntuk mencatat dana cadangan yang merupakan dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. atau nilai kotor tanpa dikurangi dengan pengurang pendapatan. Untuk pemerintah pusat, sebagaimana diamanatkan pasal 11 ayat (3) UU 17/2003 tentang

Sementarauntuk pendapatan daerah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 22 di mana pemerintah pusat mengalokasikan dana perimbangan kepada pemerintah daerah berdasarkan undang-undang perimbangan keuangan pusat dan daerah. Pemerintah pusat juga dapat memberikan pinjaman atau hibah kepada pemerintah daerah, begitu jug sebaliknya.

0vJD1gt.